Masalah perizinan dan lahan kerap jadi hambatan target investasi

Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan masalah investasi Indonesia selama ini terletak pada proses perizinan dan pembebasan lahan. Dua aspek ini menjadi hal yang sering dikeluhkan investor untuk Indonesia.

Maka dari itu, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan pihaknya saat ini telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional sebagai langkah perbaikan.

"Hampir semua investor mengeluhkan perizinan dan masalah tanah. Makanya kita benahi perizinan supaya lebih cepat, sederhana, transparan dan terintegras

i," ujarnya di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (15/12).

Dia menambahkan BKPM akan membangun infrastruktur PTSP nasional antara lain dengan menarik pegawai berbagai Kementerian yang di BKO-kan untuk menangani perizinan serta dukungan sistem teknologi dan informasi.

"Kami sudah bertemu dengan para menteri untuk berdiskusi terkait proses integrasi perizinan, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Menteri Perindustrian serta Menteri Perdagangan," jelas dia.

Franky berharap PTSP Nasional mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia terhadap negara lain di ASEAN. BKPM menargetkan pertumbuhan investasi tahun depan sekitar 15 persen dari realisasi 2014 atau sebesar Rp 519 triliun.

Minat investasi dari para penanam modal atas rencana kerja pemerintahan baru mulai dari bidang usaha kemaritiman, pembangkit listrik dan lain sebagainya.