SUKABUMI - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Gagan Rachman Suparman mendesak Walikota Sukabumi untuk segera merealisasikan Kartu Cerdas dan Kartu Sehat.
Dia khawatir mendapat reaksi dari masyarakat jika program yang dijanjikan dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2013 lalu tidak segera digulirkan. “Saya tidak menginginkan ada reaksi dari masyarakat kalau program ini tidak segera digulirkan,” ujarnya saat ditemui lensanasional.com, di ruang kerjanya, Rabu (22/10).
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dibenaknya berkaitan dengan program tersebut, diantaranya mengenai anggaran. Pasalnya, untuk merealisasikan kartu cerdas dan kartu sehat sangat dibutuhkan dana yang cukup besar. “Pesertanya bisa puluhan ribu. Mampu tidak APBD untuk membiayainya,” katanya.
Selain itu, jika tidak direalisasikan, Gagan khawatir program itu bisa tumpang tindih dengan program serupa yang digagas Presiden Jokowi. Sehingga berbenturan dengan program nasional. “Kalau ada dua program yang sama antara yang direncanakan pemerintah pusat dan daerah, tentunnya anggarannya bisa berlapis. Kira-kira ini bisa menimbulkan masalah atau tidak?,” ujarnyanya.
Untuk itu dia berharap, Walikota menjelaskan kembali menyakut program tersebut agar tidak mengundang tanda tanya dari dewan. Meski kekhawatirannya cukup besar, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) - Perjuangan itu mendorong jika program itu kelak bisa terealisasi.
Bahkan dia mendorong agar segera terwujud, karena masyarakat khususnya dari kalangan ekonomi lemah sangat membutuhkan. “Kalau pemda bisa merealisasikan, Dewan pasti mendukung. Tapi kalau tidak mampu jangan dipaksakan,” tegasnya.
Dia juga tidak ingin berburuk sangka terkait belum terealisasikannya program itu. Dirinya menduga, keterlambatan hanya karena masih dalam tahap persiapan. “Itu kan program kerja, mungkin masih banyak pertimbangan. Selain itu, masih mempertimbangkan alokasi dananya. Mudah-mudahan hanya tertunda dan bisa segera terjawab,” harapnya.
Dia menambahkan, setelah terbentuknya komisi - komisi. Komisi III yang berada dibawah kepemimpinnya terus melakukan kordinasi dengan dinas yang menjadi mitranya. Salah satu lembaga di wilayah Kota Sukabumi yang telah di kunjunginya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K).
Sebagai Fungsinya, DPRD selayaknya melakukan bentuk pengawasan sekaligus menampung masukan yang akan dijadikan sebagai bahan pembahasan di legislatif. Dan pihaknya akan terus mendorong agar program terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.
Dia juga menegaskan siap menampung masukan dan kritikan dari masyarakat demi meningkatkan kinerjanya agar lebih baik. Selain itu, mendorong pemerintah agar bekerja lebih berkualitas. Dia mengakui, orang-orang yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kota Sukabumi lebih professional dan mampu melaksanakan program yang telah di rencanakan itu.
“Intinya, program program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. DPRD, masyarakat Kota Sukabumi serta stake holder yang ada harus mendorongnya agar program kartu cerdas dan kartu sehat ini secepatnya bisa terwujud,” pungkasnya.
Posting Komentar